Skip to main content

Jasa Wali Amanat




Dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ditentukan bahwa kegiatan usaha wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
Jasa Wali Amanat adalah salah satu bentuk jasa yang ditawarkan oleh bentuk jasa trust yaitu jasa berupa corporate trusteeship/ agency, yaitu bank menerima amanat dari perusahaan untuk mengadministrasikan, mendaftarkan, dan/atau mengalihkan surat-surat berharga yang dimiliki perusahaan yang dimaksud. Dalam hal ini bank dapat juga menerima amanat untuk mengadministrasikan penerbitan saham atua surat berharga lainnya dan sekaligus mencatat ketaatan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, sesuai dengan syarat penerbitan surat berharga tersebut.
Adapun perlakuan PPN terhadap penyerahan jasa wali amanat, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.32/1996 tanggal 12 Agustus 1996 ditegaskan bahwa kegiatan jasa Wali Amanat sebagaimana diatur dalama Pasal 1 butir 14 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah Bank Umum yang berdasarkan suatu perjanjian antar bank umum dengan emiten  surat berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut. Dalam Pasal 6 huruf 1 UU ini ditetapkan bahwa usaha bank umum meliputi kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
Atas dasar ketentuan ini maka, atas penyerahan jasa wali amanat yang dilakukan oleh perusahaan di bidang perbankan merupakan Jasa Kena Pajak, sehingga terutang PPN.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN MANAJEMEN KINERJA

Penilaian metode dan pendekatan dalam penilaian prestasi kerja karyawan. Suatu penerapan penilaian prestasi pekerjaan dikatakan baik bila penilaian prestasi pekerjaan diarahkan bukan untuk menilai orangnya, tetapi yang kita nilai adalah hasil pekerjaan yang telah dilakukannya. Suatu proses penilaian prestasi pekerjaan dapat dikatakan baik, apabila mampu: a menghasilkan umpan balik hasil prestasi kerja yang jelas, sehingga yang bersangkutan tahu apa yang diharapkan darinya 1. PENILAIAN PRESTASI KERJA   Setelah penarikan atau pemilihan karyawan, kinerja karyawan dari periode ke periode di nilai oleh perusahaan untuk menentukan karyawan tersebut mendapatan nilai baik dalam bekerja atau tidak. Penilaian prestasi kerja (performance apprasial) adalah proses melalui mana organisasi – organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan – keputusan personalia dan memperbaiki umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerj
Post a Comment
Read more

Perbedaan administrasi publik dan administrasi swasta

·       Graham Allison (1986) dalam artikelnya pernah menuliskan beberapa perbedaan antara manajemen swasta dan manajemen publik.. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain: 1. Perspektif waktu Manajer publik mempunyai perspektif waktu yang lebih pendek sesuai kepentingan dan kalender politik dibanding manajer swasta. Manajer swasta bisa dikatakan punya waktu yang hampir tidak terbatas. Pembatasan waktu bagi manajer swasta dibatasi oleh kemampuannya sendiri, bisa kemampuan keuangan maupun kemampuan keahlian. Tetapi kalau manajer publik tergantung prestasi, peta politik, dan waktu rotasi jabatan. 2. Lama waktu pelayanan Lamanya pelayanan yang diberikan oleh manajer yang ditunjuk secara politis relatif singkat. Sementara itu manajer swasta cenderung memiliki masa kerja yang relatif lebih lama. 3. Standar ukuran keberhasilan Standar dan ukuran keberhasilan dari manajemen publik lebih kabur atau sulit disepakati dibanding standar atau ukuran untuk menilai keberhasilan m
Post a Comment
Read more

PPh Pasal 4 ayat 2

PPh Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI Pengertian - Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipotong Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. - Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Objek dan Tarif Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar: a. 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). b. 20% (duapuluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri. Pemotong PPh Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah : - Bank Pembayar Bunga; - Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan Bank yang me
Post a Comment
Read more