Jasa Anjak Piutang

Pengertian usaha anjak piutang (factoring) dapat di jumpai dalam pasal 1 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor  61 tahun 1988, yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan tagihan janka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Adapun jasa anjak piutang dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

a.       Jasa Non Financing

1)      Credit investigation, yang tugasnya sama dengan credit assessment;

2)      Sales ledger administration, yang fungsinya sama dengan sales accounting termasuk multi currency sales ledgering dalam anjak piutang ekspor, yang memungkinkan klien mengikuti perkembangan ekspornya dalam berbagai mata uang asing;

3)      Credit control termasuk penagihan yang fungsinya sama dengan kedua credit management tersebut diatas;

4)      Protection against credit risk, resiko kredit macet yang diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.

b.      Jasa Finnancing

Melalui transaksi (kontrak), perusahaan anjak piutang dapat memberikan pre financing sampai dengan 80% atau bahkan sampai 90% dari jumlah piutang dagang. Transaksi dapat dilakukan atas dasar recourse factoring, yaitu resiko tagihan macet tetap pada klien, atau factoring without recourse yaitu perusahaan anjak piutang mengambil alih tagihan macet.

Tentang perlakuan PPN terhadap penyerahan jasa anjak piutang dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-061PJ.53/1997 tanggal 18 Maret 1997 (SERI PPN 40-95) ditegaskan sebagai berikut:

1)      Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1988 jo Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/1988 ditetapkan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negri (penjual piutang/klien).

Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negri dan penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang klien.

2)      Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

3)      Imbalan yang diterima perusahaan anjak piutang dari kliennya berupa service charge, provisi, dan diakon. Pencatatan imbalan dilakukan secara actual, sehingga saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan merupakan saat pajak terhutang.

4)      Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Nomor 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 jo Keputusan Mentri Keuangan Nomor 292/KMK.04/1996 tanggal 18 april 1996, nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa piutang adalah 5% dari jumlah imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.

5)      Pajak masukan sehubungan dengan kegiatan anjak piutang tidak dapat dikreditkan.