Skip to main content

Jasa Persewaan Ruangan



Pengenaan PPN atas penyerahan  Jasa Persewaan Ruangan masih berdasar pengenaan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 (Seri PPN-156). Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak hanya diberlakukan untuk sebagian dari objek pajak, yaitu hanya untuk “Service Charge” sedangkan bagi sewa ruangannya berlaku Dasar Pengenaan Pajak Umum, yaitu Penggantian.
Beban yang ditanggung oleh Penyewa atas persewaan ruangan, adalah:
1.      Sewa, yaitu imbalan yang dibayarkan atas jasa persewaan ruangan dalam keadaan kosong yang dilakukan oleh penyewa. Pembayaran uang sewa ini dapat dilakukan di muka atau di belakang tergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian sewa menyewa yang bersangkutan.
2.      “Service Charge”, yaitu imbalan atas jasa yang menyebabkan ruang yang disewa tersebut dapat dihuni/ ditempati sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. Service charge ini dapat terdiri dari:
a.       Biaya listrik untuk penerangan public area seperti AC, lift dll             55%
b.      Biaya air untuk public area (toilet umum)                                           5%
c.       Biaya pemeliharaan/ perawatan gedung dan alat-alat mesin                5%
d.      Biaya kebersihan                                                                              10%
e.       Biaya karyawan (Satpam/ Teknik/ Kantor)                                        20%
f.       Biaya administrasi umum                                                                    5%
Jumlah =       100%
Apabila dikaji lebih lanjut, di antara komponen service charge tersebut, penyerahan listrik dan air bersih melalui pipa bukan objek PPN. Oleh karena itu, sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Jasa Persewaan Ruangan adalah:
a.       Seluruh harga sewa ruangan;
b.      40% dari service charge;
c.       “mark up’ atau biaya administrasi atau biaya lain yang sejenis yang ditambahkan pada pengurangan  biaya pemakaian listrik, air PAM, dan telepon yang nyata-nyata dikonsumsi oleh Penyewa, yang diminta oleh pemilik gedung
d.      40% dari biaya tambahan atas service charge yang dibebankan kepada Penyewa karena penggunaan ruangan melebihi batas waktu yang disepakati dalam kontrak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/ PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 mencabut Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.32/1989 tersebut dan menegaskan bahwa terhitung mulai 3 Juni 2003 Dasar Pengenaan pajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.

Comments

Popular posts from this blog

PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN MANAJEMEN KINERJA

Penilaian metode dan pendekatan dalam penilaian prestasi kerja karyawan. Suatu penerapan penilaian prestasi pekerjaan dikatakan baik bila penilaian prestasi pekerjaan diarahkan bukan untuk menilai orangnya, tetapi yang kita nilai adalah hasil pekerjaan yang telah dilakukannya. Suatu proses penilaian prestasi pekerjaan dapat dikatakan baik, apabila mampu: a menghasilkan umpan balik hasil prestasi kerja yang jelas, sehingga yang bersangkutan tahu apa yang diharapkan darinya 1. PENILAIAN PRESTASI KERJA   Setelah penarikan atau pemilihan karyawan, kinerja karyawan dari periode ke periode di nilai oleh perusahaan untuk menentukan karyawan tersebut mendapatan nilai baik dalam bekerja atau tidak. Penilaian prestasi kerja (performance apprasial) adalah proses melalui mana organisasi – organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan – keputusan personalia dan memperbaiki umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan ...

BKP dan JKP tertentu yang di bebaskan dari pungutan PPN

Berdasarkan PP no.38/2003   BKP tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pungutan PPN : a.   Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa         dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah       mendengar pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Peraturan Menteri          Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 dan disempuranakan dengan PMK 125/PMK.011/2012. b.   Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan         di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku       cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau       bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjat...

Hierarki Kebutuhan Manusia Menurut Abraham Maslow

Abraham maslow seorang psikolog dari  amerika menjelaskan 5 tingkat kebutuhan manusia yang disusun dalam suatu piramida yang dimana lima tingkat kebutuhan itu disebut hirarchi kebutuhan maslow. menurut maslow hirarchi kebutuhan manusia dapat di pakai untuk menggambarkan motivasi seseorang, yang berdasar pada asumsi berikut : 1. kebutuhan seseorang tergantung  dari apa yang telah di punyainya, jika satu kebutuhan sudah terpenuhi seseorang cenderung akan berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. 2. kebutuhan dilihat dari pentingnya ada 5 kebutuhan manusia : fisiologi, keamanan,bersosialisasi dan saling menyayangi, penghargaan, dan perwujudan diri/aktualisasi diri. berikut kelima kebutuhan tersebut dan penjelasannya :   Kebutuhan fisiologis (Physiological) Jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia seperti, makan, minum, menghirup udara, dan sebagainya. Termasuk juga kebutuhan untuk istirahat, buang air besar atau kecil, menghindari...