Skip to main content

Jasa Persewaan Ruangan



Pengenaan PPN atas penyerahan  Jasa Persewaan Ruangan masih berdasar pengenaan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 (Seri PPN-156). Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak hanya diberlakukan untuk sebagian dari objek pajak, yaitu hanya untuk “Service Charge” sedangkan bagi sewa ruangannya berlaku Dasar Pengenaan Pajak Umum, yaitu Penggantian.
Beban yang ditanggung oleh Penyewa atas persewaan ruangan, adalah:
1.      Sewa, yaitu imbalan yang dibayarkan atas jasa persewaan ruangan dalam keadaan kosong yang dilakukan oleh penyewa. Pembayaran uang sewa ini dapat dilakukan di muka atau di belakang tergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian sewa menyewa yang bersangkutan.
2.      “Service Charge”, yaitu imbalan atas jasa yang menyebabkan ruang yang disewa tersebut dapat dihuni/ ditempati sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. Service charge ini dapat terdiri dari:
a.       Biaya listrik untuk penerangan public area seperti AC, lift dll             55%
b.      Biaya air untuk public area (toilet umum)                                           5%
c.       Biaya pemeliharaan/ perawatan gedung dan alat-alat mesin                5%
d.      Biaya kebersihan                                                                              10%
e.       Biaya karyawan (Satpam/ Teknik/ Kantor)                                        20%
f.       Biaya administrasi umum                                                                    5%
Jumlah =       100%
Apabila dikaji lebih lanjut, di antara komponen service charge tersebut, penyerahan listrik dan air bersih melalui pipa bukan objek PPN. Oleh karena itu, sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Jasa Persewaan Ruangan adalah:
a.       Seluruh harga sewa ruangan;
b.      40% dari service charge;
c.       “mark up’ atau biaya administrasi atau biaya lain yang sejenis yang ditambahkan pada pengurangan  biaya pemakaian listrik, air PAM, dan telepon yang nyata-nyata dikonsumsi oleh Penyewa, yang diminta oleh pemilik gedung
d.      40% dari biaya tambahan atas service charge yang dibebankan kepada Penyewa karena penggunaan ruangan melebihi batas waktu yang disepakati dalam kontrak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/ PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 mencabut Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.32/1989 tersebut dan menegaskan bahwa terhitung mulai 3 Juni 2003 Dasar Pengenaan pajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN MANAJEMEN KINERJA

Penilaian metode dan pendekatan dalam penilaian prestasi kerja karyawan. Suatu penerapan penilaian prestasi pekerjaan dikatakan baik bila penilaian prestasi pekerjaan diarahkan bukan untuk menilai orangnya, tetapi yang kita nilai adalah hasil pekerjaan yang telah dilakukannya. Suatu proses penilaian prestasi pekerjaan dapat dikatakan baik, apabila mampu: a menghasilkan umpan balik hasil prestasi kerja yang jelas, sehingga yang bersangkutan tahu apa yang diharapkan darinya 1. PENILAIAN PRESTASI KERJA   Setelah penarikan atau pemilihan karyawan, kinerja karyawan dari periode ke periode di nilai oleh perusahaan untuk menentukan karyawan tersebut mendapatan nilai baik dalam bekerja atau tidak. Penilaian prestasi kerja (performance apprasial) adalah proses melalui mana organisasi – organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan – keputusan personalia dan memperbaiki umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerj
Post a Comment
Read more

Perbedaan administrasi publik dan administrasi swasta

·       Graham Allison (1986) dalam artikelnya pernah menuliskan beberapa perbedaan antara manajemen swasta dan manajemen publik.. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain: 1. Perspektif waktu Manajer publik mempunyai perspektif waktu yang lebih pendek sesuai kepentingan dan kalender politik dibanding manajer swasta. Manajer swasta bisa dikatakan punya waktu yang hampir tidak terbatas. Pembatasan waktu bagi manajer swasta dibatasi oleh kemampuannya sendiri, bisa kemampuan keuangan maupun kemampuan keahlian. Tetapi kalau manajer publik tergantung prestasi, peta politik, dan waktu rotasi jabatan. 2. Lama waktu pelayanan Lamanya pelayanan yang diberikan oleh manajer yang ditunjuk secara politis relatif singkat. Sementara itu manajer swasta cenderung memiliki masa kerja yang relatif lebih lama. 3. Standar ukuran keberhasilan Standar dan ukuran keberhasilan dari manajemen publik lebih kabur atau sulit disepakati dibanding standar atau ukuran untuk menilai keberhasilan m
Post a Comment
Read more

PPh Pasal 4 ayat 2

PPh Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI Pengertian - Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipotong Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. - Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Objek dan Tarif Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar: a. 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). b. 20% (duapuluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri. Pemotong PPh Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah : - Bank Pembayar Bunga; - Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan Bank yang me
Post a Comment
Read more