Skip to main content

BKP dan JKP tertentu yang di bebaskan dari pungutan PPN


Berdasarkan PP no.38/2003 BKP tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pungutan PPN :
a.   Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa  
      dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah
      mendengar pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Peraturan Menteri   
      Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 dan disempuranakan dengan PMK 125/PMK.011/2012.
b.   Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan  
      di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku
      cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau
      bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk
      keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.
c.   Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
d.   Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
e.   Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, Kapal
      pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan
      pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran
      Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan
      Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional
      sesuai dengan kegiatan usahanya.
f.    Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia,
      peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan
      Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan
      pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga
      Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada
      Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional. 
g.   Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang   
      diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau 
      bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang
      digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta
      prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia.
h.   Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah
     Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen 
     Pertahanan atau TNI.

JKP tertentu yang Dibebaskan dari PPN :
1.  Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional,
     Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan
     Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi :
      a. jasa persewaan kapal
      b. jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa lambat dan jasa labuh
      c. jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
      a. jasa persewaan pesawat udara
      b. jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.
3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia
4. Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 
    1 huruf j dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah
5. Jasa persewaan rumah susun sederhana , rumah sederhana dan rumah sangat sederhana
6. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan  
   data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenai PPN

semua jenis barang atau jasa merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak sehinnga dalam penyerahaannya di kenakan PPN namun ada jenis barang dan jasa yang diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 2009 pasal 4A (2) dan (3)  tidak dikenakan PPN. berikut isi pasal 4A (2) dan (3) : barang yang tidak dikenai PPN (pasal 4A (2) ) jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: -barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; -barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; -makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi   makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman   yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan -uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa yang tidak dikenai PPN (pasal 4A (3) ) Jenis jasa yang tidak dik...
2 comments
Read more

Perbedaan administrasi publik dan administrasi swasta

·       Graham Allison (1986) dalam artikelnya pernah menuliskan beberapa perbedaan antara manajemen swasta dan manajemen publik.. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain: 1. Perspektif waktu Manajer publik mempunyai perspektif waktu yang lebih pendek sesuai kepentingan dan kalender politik dibanding manajer swasta. Manajer swasta bisa dikatakan punya waktu yang hampir tidak terbatas. Pembatasan waktu bagi manajer swasta dibatasi oleh kemampuannya sendiri, bisa kemampuan keuangan maupun kemampuan keahlian. Tetapi kalau manajer publik tergantung prestasi, peta politik, dan waktu rotasi jabatan. 2. Lama waktu pelayanan Lamanya pelayanan yang diberikan oleh manajer yang ditunjuk secara politis relatif singkat. Sementara itu manajer swasta cenderung memiliki masa kerja yang relatif lebih lama. 3. Standar ukuran keberhasilan Standar dan ukuran keberhasilan dari manajemen publik lebih kabur atau sulit disepakati dibanding standar atau ukuran untu...
Post a Comment
Read more