Skip to main content

Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)


Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/2003 tanggal 28 Maret 2003 ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c dan huruf e UU PPN 1984, penyerahan jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) didalam daerah pabean atau pemanfaatan jasa penyelenggaraan kegiatan (event organizer) dari luar daerah pabean didalam daerah pabean, dikenakan PPN. Adapun yang dimaksud dengan jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) meliputi:
a. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan antara lain meliputi kegiatan-kegiatan seperti penyelenggaraan pameran, penyelenggaraan konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, kegiatan lainnya yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan termasuk di dalam kegiatan-kegiatan pendukukngnya baik atas permintaan dari pengguna jasa maupun diselenggarakan sendiri oleh Pengusaha Jasa Penyelenggaraan Kegiatan
b. Kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun yang memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan seperti talk show, penarikan undian, fashion show, ajang lomba, dan sejenisnya
c. Kegiatan-kegiatan pendukung terselenggaranya suatu kegiatan baik sebelum, pada saat, atau sesudah terselenggaranya suatu kegiatan seperti pemesanan gedung, penyediaan ruangan, persiapan interior, penyediaan sound system, penyediaan penari latar, dan sebagainya.

Dalam hal terjadi pembatalan pemesanan kegiatan tersebut di atas oleh pengguna jasa maka biaya pembatalan yang sudah di bayar tetap terhutang PPN.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenai PPN

semua jenis barang atau jasa merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak sehinnga dalam penyerahaannya di kenakan PPN namun ada jenis barang dan jasa yang diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 2009 pasal 4A (2) dan (3)  tidak dikenakan PPN. berikut isi pasal 4A (2) dan (3) : barang yang tidak dikenai PPN (pasal 4A (2) ) jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: -barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; -barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; -makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi   makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman   yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan -uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa yang tidak dikenai PPN (pasal 4A (3) ) Jenis jasa yang tidak dik...
2 comments
Read more

Dampak kebijakan BLT terhadap masyarakat

BLT dan Teori Kesejahteraan  Fenomena pemberian BLT sebetulnya dapat ditelusuri berdasarkan dasar teori kesejahteraan (welfare theorm). Berdasarkan teori kesejahteraan, ukuran utama kesejahteraan konsumen biasanya dihitung dari besarnya tingkat consumer surplus (CS) yang diterima oleh konsumen. Namun demikian, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran bahwa ukuran utama berdasarkan consumer surplus mengandung beberapa kelemahan, para ahli kemudian mengembangkan konsep pengukuran kesejahteraan lainnya berdasarkan teori Compensated Valuation (CV) dan Equivalent Variation (EV). Dalam Patunru, 2004 disebutkan bahwa CV dan EV sebetulnya adalah ukuran kesejahteraan untuk barang non pasar dengan premis dasar dari teori ekonomi neoklasik bahwa individu memiliki preferensi atas sejumlah barang baik barang pasar maupun non pasar dengan ukuran kepemilikan (property rights) sebagai faktor pembeda utama. Pengukuran CV didasarkan pada teori bahwa kita harus memberikan kompensas...
1 comment
Read more

Sejarah Pemungut PPN

pemungut PPN dalam ketentuan perpajakan banyak mengalami perubahan, pada postingan kali ini akan di bahas perubahan pemungut PPN dari tahun 1988 sampai 2012 1988 Pada tahun 1988 Presiden memutuskan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 menunjuk Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pemungut PPN yang dimaksud meliputi : - Kantor Perbendaharaan Negara - Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II - Pertamina - Kontraktor-kontraktor bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Umum lainnya - Badan Usaha Milik Negara dan Daerah - Bank Pemerintah - Bank Pembangunan Daerah 1996 Pada tahun 1996, Menteri Keuangan Republik Indonesia menunjuk perusahaan operator telepon selular sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan pesawat telepon selular yang akan diaktifkan. Alasan perluny...
Post a Comment
Read more